Entah karena apa jaringan internet di komputer saya ngga bisa mengakses facebook. Jaringan dengan menggunakan layanan Indosat M2 ternyata hanya mampu membuka page facebook tanpa dapat diperintah lagi. Hal ini sudah terasa gejalanya tiga hingga empat hari yang lalu, ternyata pada saat ini sabtu,13/09/09 Indosat M2 hanya mampu menampilkan tanpa mampu digunakan.
Saya mencoba untuk mencari tahu kesana-kemari, ternyata keluhan yang sama juga terhampar sangat banyak, baik melalui Mailing list, blog, hingga web news. Terlihat sekali pihak Indosat sangat kewalahan dengan keadaan ini. Dari komentar yang tersaji pihak Indosat sendiri ternyata belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika pengguna facebook di Indonesia membludak ternyata Indosat tak mampu menyajikan layanan seperti yang mereka iklankan.
Keluhan pengguna layanan ternyata yang begitu banyak ternyata belum juga mendapat respon dari pihak-pihak yang berkewajiban menangani ini. Yayasan Konsumen Indonesia maupun pemerintah hingga saat ini pun masih diam seribu bahasa. Padahal pemerintah memiliki program internet murah hingga kepelosok tanah air, namun kebijakan yang ada belum mencerminkan ini semua.
Indosat mengaku bahwa untuk membeli penambahan ijin penggunaan 3G baru maka dia harus berinvestasi sebesar 1600 Milyar rupiah. Maka dalam waktu dekat Indosat belum mampu memberikan layanan yang dapat memuaskan pelanggannya. Karena pengguna internet mobile saat ini berkempang sangat pesat namun sarana dan prasarana yang disediakan belum dapat menconter laju pesatnya para pelanggan.
Hingga pada tahap ini, kembali saya merenung..............., mengapa sekalu rakyat menjadi korban pada setiap keputusan? bukan hanya keputusan pemerintah saja yang menyengsarakan rakyat, keputusan pihak pengusaha pun lebih menyakitkan kepada rakya. Lalu bagaimana dengan permasalahan ini. pelanggan seperti anak ayam kehilangan induknya, menyakitkan namun tak tahu harus mengadu kepada siapa. [Chan]
Masyarakat Jatiasih mungkin tidak menyangka bahwa daerah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta ini menjadi tempat persembunyian anak buah Noordin M Top. Di pagi buta tepatnya pukul satu dini hari (08/08/09) densus 88 mengadakan penggerebegan rumah persembunyian para teroris tersebut.
Dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan Suara Bekasi, bahwa Bom Jatiasih merupakan pengembangan dari wilayah Jawa Tengah. Para Teroris yang menggunakan Xenia warna merah dengan nomor polisi AD 9324 DO telah dibuntuti selama perjalanan dari Jawa Tengah.
Mobil Xenia tersebut ternyata berhenti di rumah Blok D no. 12 Perum Puri Nusa Phala RT 004 RW 12 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih. Setelah dinyatakan positif bahwa rumah tersebut dihuni para teroris maka pada sekitar jam 01.00 Densus 88 mengadakan penangkapan.
Menurut warga sekitar sempat terjadi baku tembak sangat sengit diantara dua belah pihak, hingga terdengar beberapa kali ledakan seperti suara bom. Dalam kejadian itu dua orang teroris diketahui bernama Aris Setiawan dan Eko Peang tewas terkena peluru Densus 88.
Menurut Ketua RW 12 Muhammad Jufri Umar mengatakan, “Bahwa rumah tersebut merupakan rumah milik H.Suparno salah satu karyawan di PT.Citra Marga salah satu pengelola jalan Tol dan dia menyewakan rumah tersebut pada awal bulan Juli kepada Ahmad Ferry selama satu tahun dengn besarnya uang sewa kurang lebih tiga juta lima ratus ribu rupiah”.
Dia juga menambahkan bahwa menurut laporan warga sebelum malam kejadian yaitu di dalam rumah yang selalu tertutup tersebut sering terdengar orang-orang sedang beraktifitas seperti memukul-mukul sesuatu. Bahwan menurut tetangga sekitar rumah tersebut juga sudah beberapa kali memergoki penghuni rumah tersebut memasuki rumah itu dengan cara melalaui jendela.
Informasi dari salah satu Tim Puslabor Mabes Polri mengatakan, “Di dalam rumah tersebut terdapat bom siap meledak dan terpasang pemicunya disejumlah daun pintu dan jendela”. Bahkan didalam mobil pick up merah yang terparkir di garasi rumah tersebut terdapat bahan peledak seberat antara 100-500 Kg.
Dia juga menambahkan jenis Bom yang ada, sama persis dengan bom yang meledak di JW.Mariot beberapa waktu yang lalu. Bom Hight Explosive ini lengkap dengan pemicu dan juga beberbagai elemen lainnya ditemukan dalam rumah dengan dua kamar tersebut.
Selang beberapa lama tampak para pejabat teras Kota Bekasi terlihat mengunjungi tempat kejadian. Rahmat Effendi Wakil Walikota Bekasi datang dengan didampingi oleh Camat Jatiasih, setelah Rahmat meninggalkan daerah tersebut disusul kemudian Mochtar Mohamad Walikota Bekasi datang beserta rombongan.
Mochtar Mohamad ketika ditanya tentang salah satu korban yang mengantongi KTP Kota Bekasi tepatnya Kecamatan Bekasi Utara mengungkapkan, “Saya merasa kecolongan, tetapi menururt aparat KTP tersebut palsu, dan siang ini saya telah mengintruksikan kepada seluruh anak buah saya agar diadakan operasi yustisi dan menyisir dari pintu ke pintu untuk seluruh wilyah Kota Bekasi”.
Informasi yang didapat menyatakan bahwa target pengeboman kaum teroris ini adalah kediaman Presiden SBY yang memang hanya sekitar 10 Km dari Jatiasih. Dan hal ini juga diperkuat oleh perbincangan penghuni rumah tersebut yang mengaku bernama Fery dengan Basri salah satu pengurus RT setempat.
Dari perbincangan itu Ferry mengaku memiliki proyek pembangunan rumah di wilayah Cikeas dan rencananya tiga bulan yang akan datang dia akan pindah ke wilayah tersebut. Bisa jadi jika tidak tercegah oleh Densus 88 maka aktivitas mereka memasuki kawasan ring satu. [Chan]
Kontrak kerja sama antara PT.Godang Tua, Pemkot DKI dan Pemkot Bekasi mengandung beberapa kejanggalan. Dimana Perda untuk mengatur itu semua belum saat ini belum disahkan tetapi kontrak kerja sama sudah ditandatangani. Bahkan ada isu yang mengatakan bahwa Perda yang akan di sahkan nanti harus menyesuaikan dengan isi kontrak yang mereka perbuat. GANYANG KORUPSI !!!!!!!!!!!!!!!!!, ini pasti ada sesuatu……..
Kembali Guru Sukwan Berdemo
Entah untuk kali ke berapa para pahlawan tanpa tanda jasa ini memperjuangkan nasibnya. Seperti juga yang tampak pada hari Rabu (24/06/09) mereka kembali menyuarakan aspirasinya dengan berunjuk rasa. Unjuk rasa yang diikuti sekitar enam ratus Guru Sukwan dan bagian Tata Usaha yang tergabung dalam Forum Solideritas Guru Sukwan (FSGS) dan Forum Komunikasi Tata Usaha (FKTU), datang bergelombang memenuhi halaman Kantor Walikota Bekasi.
Mereka mempertanyakan beberapa kejanggalan SK TKK Guru Sukwan tahap II yang penuh kejanggalan. Namun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, demo tersebut diarahkan kepada Dinas Kependidikan. Setelah mereka berorasi di depan Kantor Walikota Bekasi mereka longmarch dengan berjalan kaki menuju Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Menurut Koordinator Forum Solideritas Guru Sukwan (FSGS) dan Forum Komunikasi Tata Usaha (FKTU) Ayatullah mengatakan bahwa, “Saya tidak mengerti mengapa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan saling lempar tanggung jawab mengenai SK.Walikota Nomor 814.1Kep.106A-BKD/XII/2008 tertanggal 22-12-2008 yang berisi tentang pengangkatan 953 Guru Sukwan”.
Masih menurut Ayatullah, dalam SK TKK Guru Sukwan tahap II ini terdapat beberapa kejanggalan antara lain : Diangkatnya guru SMP/SMA yang hanya berijazah SMA, Diangkatmya PNS dan Pensiunan menjadi TKK, Diangkat kembali orang yang sudah menjadi TKK menjadi TKK lagi, Diangkatnya tenaga Satpam menjadi TKK guru, Judul SK tidak sesui dengan isi SK tersebut, Penomeran SK tidak melanjutkan SK TKK yang sudah ada, serta Dasar rekrutmen yang tidak transparan.
Ayatullah juga mensinyalir para kepala dinas bermain-main dengan SK TKK tersebut karena SK TKK itu sudah jelas peruntukannya yaitu untuk guru sukwan yang berada di sekolah negeri, tetapi ternyata di SK tersebut diangkat juga tenaga struktural untuk fungsional. Dia juga mengungkapkan bahwa jaringan sindikat di dunia pendidikan Kota Bekasi sudah sangat bobrok
Ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya Kepala Dinas Pendidikan Kodrato membenarkan tentang kesalahan SK. Kodrato juga mengakui bahwa ada sekitar 84 nama yang dianggap bermasalah dalam SK, maka dalam waktu dekat akan dibentuk Tim bersama dengan Forum Guru Sukwan untuk menyisir nama-nama yang ada. Adapun dari nama-nama yang telah ada di SK Kolektif nantinya akan diterbitkan SK satuan untuk per satu tenaga pengajar.
Dalam demo tersebut juga terungkap bahwa para guru sukwan juga belum menerima honor, mereka juga menuntut untuk terealisasinya percepatan penggajian terhitung dari bulan April hingga Juni 2009.[Chan]
Jika Anda mengamati secara seksama dan mengikuti sepak terjang dari Mochtar Mohamad Walikota Bekasi yang juga merengkap menjadi salah satu Tim Sukses dari mega (Direktur Pro Mega Center) maka karikatur ini merupakan suatu gambaran yang terjadi di Kota Bekasi ini!
Proses melelahkan dari rangkaian tahapan pesta demokrasi di Kota Bekasi berakhir pada Jum’at (01/05/09) dengan ditandai penandatanganan berita acara DB1 hasil rakapitulasi perolehan suara di seluruh PPK Kota Bekasi oleh para saksi Parpol, Panwas dan seluruh anggota KPU Kota Bekasi. Dengan tingkat partisipasi massa yang cukup bagus yaitu 67,76% atau 942.450 dari Daftar Pemilih Tatap (DPT) 1.390.803, sementara sisanya Golput dengan berbagai alasan.
Carut marut pelaksanaan Pemilu kali ini menjadi perdebatan yang sengit di kancah Nasional, begitu juga dengan Kota Bekasi. Berbagai tuduhan kecurangan dilontarkan oleh para pelaku politik. Bahkan beberapa Partai peserta pemilu nekad mengerahkan massanya untuk mempresure KPU Kota Bekasi.
Seperti yang dilakukan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS), Para Caleg PDS datang merangsek KPU Kota Bekasi lengkap dengan massa pendukungnya. Mereka menyuarakan hilangnya suara mereka di PPK Jati asih dan PPK Bekasi Selatan. Lain lagi dengan massa dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mereka berbondong-bondong datang ke KPU Kota Bekasi pada Kamis malam (30/04/09) tidak mau kalah, datang juga massa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua partai tersebut (PPP dan PKB) datang karena mereka merasa dicurangi oleh PPK Bekasi Utara.
Isu penggelembungan suara juga marak di sana-sini, bahkan salah satu media harian lokal Kota Bekasi menulis disinyalir ada penggelembungan suara untuk empat partai besar pada tingkat PPK yaitu partai Golkar, PDIP, Gerindra dan Hanura.Mengenai ini semua Ahmad Haikal Ketua Panwas Kota Bekasi ditemui disaat pleno akhir penghitungan suara mengatakan, “Panwas juga mengetahui isu-isu tersebut, tetapi mereka yang merasa dicurangi rata-rata tidak memiliki bukti kecurangan tersebut maka Panwas pun kesulitan untuk menindaklanjuti, tetapi jika ada bukti seperti yang terjadi pada PPK Bantar Gebang, maka kita proses untuk diajukan pada kepolisian”.
Kurangnya bukti-bukti kecurangan membuat Panawas pun tak dapat berbuat lebih jauh, seperti yang diungkap oleh Yayah Mardiah anggota Panwas Kota Bekasi “Dari sekitar 42 kasus pelanggaran pemilu, yang dapat diproses lebih lanjut hanya 2 kasus yaitu pertama Kasus money politik Caleg Partai Hanura Sampan Hismanto serta Wisnu Purnomo dan yang kedua adalah kasus merubah sertifikat DA1 oleh Ketua PPK Bantar Gebang”.
Belum lagi dengan lambatnyaproses penghitungan pada tingkat PPK membuka peluang terjadinya pelanggaran namun susah untuk dibuktikan. Jika kita merunut lagi kebelakang, pangkal dari babak belurnya proses pemilu kali ini adalah kacaunya DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Kurangnya pembekalan proses penghitungan pada tingkat KPPS, PPS dan PPK.
Banyak sekali kesalahan petugas KPPS pada saat penghitungan dan penulisan berita acara (Form C1) tidak jarang para KPPS menghitung dua suara bagi satu kertas suara karena terdapat dua tanda contreng pada caleg dan lambang partai. Kesalahan pada tahap ini menjadi efek domino kesalahan-kesalahan pada tahapan berikutnya, ditambah lagi dengan tidak samanya mekanisme penghitungan pada tiap PPK. Dari pantauan Suara Bekasihampir seluruh PPK di Kota Bekasimenghabiskan waktu 2 hingga 3 hari untuk membicarakan mekanisme penghitungan pada tingkat PPK, tidak jarang proses deadlock karena saksi tidak setuju dengan mekanisme penghitungan.
Adapun hasil akhir perolehan suara pemilihan legsilatif Kota Bekasi untuk empat besar adalah sebagai berikut : Partai Demokrat memimpin dengan 325.470 suara, disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 158.389, urutan ketiga ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 132.238 dan paling buncit ditempati partai Golkar dengan 83.559 suara. [Chan]
Pemberantasan korupsi di Kota Bekasi menurut beberapa kalangan mengalami kemandekan bahkan gagal. Begitulah yang tersirat dari demo para mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Ganyang Korupsi (JANGKAR) yang dilakukan di depan halaman kantor Walikota Bekasi pada Jum’at (04/04/09).
Dalam demo tersebut juga terungkap bahwa Walikota melanggar UU no.34 Tahun 2004 pasal 130 ayat 2 dikarenakan memperpanjang masa jabatan Sekda Kota Bekasi H.Tjandra Utama Effendi, dimana dalam Undang-undang itu disebutkan bahwa pengangkatan maupun perpanjangan jabatan seorang Sekda harus di konsultasikankepada Gubernur. Dalam hal ini walikota tidak berkonsultasi dengan Gubernur.
Belum lagi dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada SK perpanjangan H.Tjandra Utama Effendi yaitu pada tanggal dibuatnya SK yaitu 9 September 2009 sedang H.Tjandra Utama Effendi masuk usia pensiun pada 2 September 2009, seharusnya SK tersebut bertanggal 2 September 2009 bukan 9 September 2009. Kesalahan yang cukup fatal dan juga menggelikan lagi jika kita mencermati dalam SK tersebut Walikota menyebutkan perpanjangan batas usia pensiun Sekda Kota Bekasi H.Tjandra Utama Effendi sampai dengan tanggal 31 April 2009, entah kalender seperti apa yang digunakan Walikota H.Mochtar Mohamad karena di kalender-kalender lain di dunia ini tidak ada tanggal 31 untuk bulan April.
Dengan fakta-fakta yang ada maka JANGKAR dalam orasinya menduga bahwa ada unsur KKN (Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme-red) antara Walikota Bekasi H.Mochtar Mohamad dengan Sekda Kota Bekasi H.Tjandra Utama Effendi terkait dengan perpanjangan masa jabatn Sekda Kota Bekasi.
Dalam pernyataan sikapnya para Mahasiswa juga membacakan track record dari H.Tjandra Utama Effendi selama menjadi Sekda Kota Bekasi diantaranya Tjandra Utama Effendi sempat di periksa oleh Mabes Polri karena dugaan terlibat korupsi beberapa tahun lalu. Belum lagi yang masih dalam tahap penyeledikan yaitu dugaan korupsi terkait bantuan KPR untuk PNS di Kota Bekasi dari APBD senilai 4 Milyar. [Chan]
Entah karena apa jaringan internet di komputer saya ngga bisa mengakses facebook. Jaringan dengan menggunakan layanan Indosat M2 ternyata hanya mampu membuka page facebook tanpa dapat diperintah lagi. Hal ini sudah terasa gejalanya tiga hingga empat hari yang lalu, ternyata pada saat ini sabtu,13/09/09 Indosat M2 hanya mampu menampilkan tanpa mampu digunakan.
Saya mencoba untuk mencari tahu kesana-kemari, ternyata keluhan yang sama juga terhampar sangat banyak, baik melalui Mailing list, blog, hingga web news. Terlihat sekali pihak Indosat sangat kewalahan dengan keadaan ini. Dari komentar yang tersaji pihak Indosat sendiri ternyata belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Ketika pengguna facebook di Indonesia membludak ternyata Indosat tak mampu menyajikan layanan seperti yang mereka iklankan.
Keluhan pengguna layanan ternyata yang begitu banyak ternyata belum juga mendapat respon dari pihak-pihak yang berkewajiban menangani ini. Yayasan Konsumen Indonesia maupun pemerintah hingga saat ini pun masih diam seribu bahasa. Padahal pemerintah memiliki program internet murah hingga kepelosok tanah air, namun kebijakan yang ada belum mencerminkan ini semua.
Indosat mengaku bahwa untuk membeli penambahan ijin penggunaan 3G baru maka dia harus berinvestasi sebesar 1600 Milyar rupiah. Maka dalam waktu dekat Indosat belum mampu memberikan layanan yang dapat memuaskan pelanggannya. Karena pengguna internet mobile saat ini berkempang sangat pesat namun sarana dan prasarana yang disediakan belum dapat menconter laju pesatnya para pelanggan.
Hingga pada tahap ini, kembali saya merenung..............., mengapa sekalu rakyat menjadi korban pada setiap keputusan? bukan hanya keputusan pemerintah saja yang menyengsarakan rakyat, keputusan pihak pengusaha pun lebih menyakitkan kepada rakya. Lalu bagaimana dengan permasalahan ini. pelanggan seperti anak ayam kehilangan induknya, menyakitkan namun tak tahu harus mengadu kepada siapa. [Chan]
